RIBUT SOAL NASAB

Tulisan Dr. Muhsin Labib 😊

  

Disclaimer :

Tulisan ini bukan hasil penelitian ilmiah dan penulisnya bukan nassabah (ahli nasab), bukan muarrikh (ahli sejarah), bukan penikmat gelar habib, tapi sekadar cetusan individu yang jenuh hidup dalam pusaran narasi kebencian dan resah membayang anak-anak calon sasaran akibat generalisasi vonis kebencia serta cinta Indonesia.

Dunia sosmed geger. Nasab Ba'Alawi digugat oleh seorang "peneliti" dan disimpulkan sebagai terputus berdasarkan buku nasab yang dipilihnya, karena tak mencantumkan nama Ubaidillah, kakek mereka yang diklaim sebagai putera Ahmad Al-Muhajir.

Karena tak menganggap garis keturunan dari siapapun sebagai prestasi, bahkan status dzurriyah Nabi SAW sebagai beban berat dan amanah besar, sebagian yang dikenal sebagai dzurriyah Nabi SAW tak mendeklarasikan kedzurriyahannya. Karena tak mendeklarasikannya, tak memajang gelar kedzurriyahan. Karena tak memajangnya, tak memperoleh perlakuan istimewa. Karena tak memperolehnya, tak menikmati statusnya. Karena tak menikmatinya, tak merasa unggul dan istimewa. Karena tak merasa istimewa, menganggap dirinya setara dengan sebagai sesama manusia. Karena merasa setara, tak membanggakan kedzurriyahannya. Karena tak membanggakannya, tak merendahkan yang bukan dzurriyah. Karena tak merendahkan yang bukan dzurriyah Nabi SAW, tak risau tak diakui sebagai dzurriyah Nabi SAW.

Andai saja berhenti pada kesimpulan ini, persoalannya menjadi sederhana. Bagaimanapun juga, mengafirmasi dan menegasi sesuatu, adalah hak individu yang patut dihargai. Toh, mayoritas alawiyin tak menikmati status kedzuriyyahan. Tapi ketika yang menikmati status kedzuriahan (yang jumlahnya lebih sedikit) dan yang tak menikmatinya sama sekali, diperlakukan sama oleh sebagian orang; divonis dalam satu paket sebagai gerombolan pendusta, penipu, penjual agama, penjual nasab dan aneka cacian serta kata kotor lainnya, persoalannya menjadi lebih kompleks dan implikasinya sangat luas.

Banyak awam yang terpengaruh oleh opini berbalut hasil penelitian ilmiah itu memuntahkan aneka comment caci maki yang tak pantas untuk ditulis ulang di sini. Serangan beringas dan intensif ini di media sosial menyemesta. Setiap alawi menjadi sasaran genosida opini ini.

Ada baiknya demi bersikap proporsional dan adil, kita memperhatikan poin-poin sebagai berikut :

Pertama

Klaim seseorang atas opininya sebagai hasil penelitian ilmiah adalah hak individu. Tapi persoalan mendasar bukan pada data tekstual yang diandalkan oleh pihak yang merasa telah melalukan riset ilmiah dengan merujuk kepada sebuah buku nasab yang dipilihnya karena masa penulisannya lebih lama, melainkan pada metodologi dan epistemologi. Setiap disiplin ilmu berbasis landasan episteme dan metode yang khas.

Perdebatan para ahli logika terkait identitas dan karekteristik sebuah ilmu tertuang ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1. Identitas dan karekteristik ilmu berbeda dengan ilmu lainnya berdasarkan subjek kajiannya (baca: maudhu').

2. Identitas dan karekteristik sebuah ilmu berbeda dengan ilmu lainnya berdasarkan tujuannya (ghayat ilmu).

3. Identitas dan karekteristik sebuah ilmu berbeda dengan ilmu lainnya berdasarkan "metodologi"-nya (baca: manhaj).

Mengabaikan metodologi berdampak fatal bagi keberlangsungan identitas serta karekteristik ilmu tersebut.

Ilmu sejarah bukanlah ilmu nasab (genealogi) meski dapat diasosiasikan secara umum dengan ilmu sejarah karena masing-masing menggunakan dua metodologi pencatatan dan dokumentasi yang berlainan. Karena dahulu teknologi pendataan dan sarana komunikasi serta informasi yang terverifikasi belum ditemukan, maka dasar pencatatan dalam kedua ilmu ini adalah info yang diterima secara subjektif. Ilmu sejarah dan ilmu nasab sama-sama mengandalkan kemutawatiran atau kepopuleran sesuai standar yang diyakini oleh orang yang diakui sebagai sejarawan dan genealogis. Setiap peneliti nasab mestinya mengetengahkan bukti-bukti sejarah untuk memperkuat itsbat nasab.Sayangnya, peneliti yang memvonis nasab komunitas Ba'Alawi sebagai terputus, mengabaikannya.

Kitab nasab memuat hasil penelusuran silsilah individu-individu tertentu berdasarkan kaidah universal dan parsial yang dipilih secara subjektif demi menghindari kesalahan data silsilahnya. Namun perbedaan dalam pencatatan di kitab-kitab nasab awal adalah hal yang biasa ditemukan. Berbagai kekurangan dan perbedaan ini diperbaiki oleh para muhaqqiq dan peneliti nasab selanjutnya.

Kedua

Syarat utama dan kaidah baku itsbat (konfirmasi) nasab adalah syuhrah (ketenaran) istifadhah (kesanteran) Ini disepakati semua mazhab. Catatan adalah pendukung, tapi tidak disyaratkan hidup sezaman. Salah satu faktor pendukung itsbat adalah taqrir dari ulama, penguasa/hakim.

"Peneliti" menyimpulkan kepalsuan nasab Bani Alawi dengan alasan nama Ubaidillah tidak tertulis dalam kitab yang ditulis oleh sejarawan

sezaman. Konsekuensi kesimpulan ini adalah penafian puluhan karya nassabiin yang mentahqiq kitab-kitab nasab pada abad-abad berikutnya sekaligus melucuti kredibilitas para ahli nasab yang menulis nama Ubaidillah sebagai putera Ahmad Al-Muhajir.

Alur pikiran "peneliti" terbaca mirip dengan alur pikiran parsdoksal Al-Albani yang tidak menghargai para ulama penulis enam kitab utama Ahlussunnah (kutub as-sittah) dengan dalih ditashih atau dikoreksi olehnya. Itu artinya, bila diterapkan atas ilmu hadis, pernyataan sang"peneliti" menegasi ototentisitas hadis-hadis dalam Kutub As-Sittah. Implikasi proposisi tersebut adalah penafian.

Ketiga

Karena yang dilaporkan adalah teks yang memuat peristiwa yang telah berlalu dan karena hanya mengandalkan info dan kesaksian, buku sejarah yang ditulis secara sederhana tidak bisa diverifikasi secara empiris, kecuali bila didukung oleh temuan situs yang dapat dibuktikan dalam arkeologi, maka buku sejarah terlama justru paling rentan terduga tercampur mitos. Sedangkan buku nasab yang juga didasarkan pada popularitas, karena yang menjadi objek pencatatan adalah individu-individu tertentu, maka keberadaan mereka yang secara popular ditetapkan sebagai keturunannya lebih mudah dikonfirmasi dengan menyertakan catatan-catatan manuskrip yang mengkonfirmasinya.

Laporan peristiwa dalam buku sejarah nyaris tak pernah sama karena setiap sejarawan hanya melaporkan info peristiwa yang terjangkau olehnya dengan segala keterbatasannya masing-masing. Itulah sebabnya, tanggal kelahiran Nabi SAW pun diperselisihkan. Catatan-catatan silsilah pun demikian. Bedanya, nama-nama dalam hierarki keturunan yang lazim disebut syajarah dapat dihubungkan dengan nama-nama lain yang berada di dalamnya. Karena itu, bila tak tercantum dalam buku induk yang merupakan produk kesaksian dan syuhrah serta istifadhah, tidak serta merta ditetapkan terputus atau palsu.

Keempat

Pembuktian nasab seseorang atau sekelompok orang dengan info tercatat mengundang kontranya. Artinya, bila keabsahan atau otentisitas hanya bisa dibuktikan melalui pencatatan pihak lain di luar kelompok tersebut, maka semua nasab dan silsilah yang tak tercatat, adalah palsu. Bila demikian, maka semua yang menjadi konsensus masyarakat yang tak ditulis dan dikutip dalam buku sejarah juga ulum naqliyah lainnya pada awalnya pun dianggap palsu.

Kelima

Tentang tuduhan terputusnya nasab Alawiyin sebagai hasil penelitian ilmiah, klarifikasinya sebagai berikut :

Soal terputusnya nasab Ubaidillah sebagaimana dituduhkan belakangan ini oleh satu atau beberapa gelintir orang, maka kesimpulan itu juga bisa berlaku atas tokoh-tokoh utama yang selama ini disepakati sebagai keturunan Nabi SAW.

Salah satunya adalah Sunan Giri. Ada dua versi nasab beliau. Sebagian menganggap nasabnya bersambung ke Imam Ali Zainal Abidin, putera Imam Husain dan meyakini beliau sebagai generasi ke-15 dari Nabi SAW.

Sebagian sejarawan meyakininya sebagai cucu Maulana Ishaq, seorang mubaligh yang datang dari Asia Tengah yang menikah dengan Dewi Sekardadu, puteri dari Menak Sembuyu penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit.

Ia dianggap sebagai keturunan Nabi SAW, dari Sayyidina Hasan dengan mata rantai ke bawah sebagai berikut: Hasan al-Mutsanna, Abdullah Al-Kaamil, Musa Al-Jun, Abdullah, Musa, Dawud, Muhammad, Yahya Az-Zahid, Abdullah, Abu Sholeh Musa, Abdul Qodir, Sholeh, Abdul Aziz, Abdurrazaq, Abdul Jabbar Syu'aib, Abdul Qodir, Junaid Maulana Ishaq, Maulana Ya'qub, Maulana Muhammad Ainul Yaqin (Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden 'Ainul Yaqin dan Joko Samudro)

Anggapan beliau sebagai keturunan Nabi SAW dari Al-Hasan tidak tertulis dalam kitab-kitab tua sezaman Syekh Abul-Qodir Al-Jailani yang menyatakan bahwa beliau mempunyai keturunan di Indonesia utamanya di Giri Kedhaton, Madura dan sebagian pulau Jawa. Syekh Abul-Qodir Al-Jailani hidup di abad ke 5-6H, sedangkan Sunan Giri hidup sekitar abad ke 8-9H. Selisihnya sekitar 3-4 abad.

Jika ada yang bersikeras, maka mestinya dia membuktikannya dengan hujjah primer Kitab abad 10, Abad 11, 12, 13, dan Abad 15 Masehi (sezaman Sunan Giri sendiri), sesuai sesumbar sang "peneliti", bukan mengandalkan Serat tahun 1932 terbitan TAN KHOEN SWIE yang Isinya berbeda dengan serat asli karya Sunan Dalem/Sunan Giri II/Sunan Kidul dan tersimpan di PNRI yang juga hujjahnya dianggap lemah oleh sebagian sejarawan karena bersumber dari Serat Panengen terbitan Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah Jogjakarta tahun 2018.

Hal yang sama bisa diterapkan atas Sunan Gunung Djati. Sanad garis nasab Sunan Giri dari Syekh Abul-Qodir Al-Jailani juga terputus selama lebih 10 Abad.

Kalau mengklaim bahwa Syarif Hidayatullah / Sunan Gunung Djati sebagai keturunan Imam Musa Al-Kazhim, justru sanad nasabnya terputus selama lebih dari 11 abad, karena hujjah yang diandalkan dianggap sangat lemah, yaitu manuskrip Keprabonan Abad 20 karya anonimus, bukan karya ahli nasab Peguron Keprabonan.

Di sisi lain, naskah negara kretabhumi yang disusun oleh Panembahan Tohpati P. Wangsakerta bin Panembahan Ratu Girilaya Kerajaan Islam Keraton Pakungwati yang umumnya dijadikan rujukan oleh masyarakat Cirebon, menjelaskan silsilah nasab Sunan Gunung Djati adalah Syarif Hidayatullahu bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Ali Nurul Alam bin Jamaludin Husain bin Ahmad Syah Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul-Malik (yang lahir di Hadramaut dan bermukim di India) bin ali Al-Faqih Al-Muqaddam bin Muhamad bin Ali Khali' Qosam bin Ahmad bin Ubaidillahi bin Ahmad Al-Muhajir hingga Syyidina Al-Husain.

Meskipun terdapat sedikit kesalahan penyebutan, terdapat benang merah antara silsilah Sunan Gunung Djati dalam naskah negara Kretabhumi dengan isi kitab Syams Al-Dhahirah yang disusun oleh Adur-Rahman bin Muhammad bin Husain Al-Masyhur (1830 M).

Jika mengklaim bersambung, maka sang "peneliti" mesti membuktikannya secara Ilmiah sesuai sesumbarnya dengan sandaran kitab kuno sezaman dengan Imam Musa Al-Kazhim yang diklaim sebagai leluhur, yaitu kitab abad ke6 dan ke7 Masehi.

Jika tidak bisa membuktikan fakta nasab dua tokoh tersebut dengan dasar kitab ahli nasab sezaman Imam Musa Al-Kazhim dan sezaman Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani, maka penelitian yang diklaim ilmiah itu ekspresi over estimate.

Agar memenuhi syarat fairness, dia harus menerapkan standar penelitian itu atas Sunan Giri yang diklaim terhubung kepada Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani dan Sunan Gunung Djati yang nasabnya diklaim tersambung kepada Imam Musa Al-Kazhim, bukan hanya diterapkan atas Ubaidillah yang secara tendensius divonis bukan putera Ahmad. Al-Muhajir.

Nasab Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani pun tak bebas dari polemik.

1. Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani sendiri tidak pernah mengklaim nasab sebagai sayid di zamannya. Yang pertama kali mengklaim nasab beliau bersambung ke Imam Hasan adalah cucu beliau.

Dalam mukadimah kitab Abna' Al-mam Al-Hasan wa Al-Husain Syekh As-Safarini mengutip surat dari gurunya, Syekh An-Nablusi yang menegaskan bahwa Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani bukankah dzuriyah Nabi SAW dari jalur Al-Hasan juga jalur Al-Husain.

1. Al-Fakhr Al-Razi yang hidup tidak lama setelah Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani tidak menyebutkan nama dan nasab Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani, juga ayahnya bahkan kakeknya. Al-Marwazi, ahli nasab setelahnyai.juga tak menyebutnya.

2. Terdapat perbedaan pendapat dan jalur nasab Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani di kalangan para ahli nasab yang hidup setelah zaman beliau . Ini membuat para sejarawan dan ahli nasab meragukan kebenarannya. Al-Umari dalam kitab nasabnya yang berjudul Al Majdi dan Ibn Inabah yang juga keturunan Imam Hasan dan dianggap sebagai rujukan dan pakar nasab abad ke 9 H dalam kitabnya Umdat Ath-Thalib fi Ansab Al Abi Thalib, meragukan nasab Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani

Kalau cara yang sama diterapkan, maka gugurlah nasab beliau, namun kita mempercayai para peneliti dan ahli nasab selanjutnya dan keluarga beliau yang mencatat nasab keluarganya, yang kesemuanya ini mengitsbat nasab beliau. Di sisi lain, tidak ada satu ahli nasab pun yang menafikan nasab Ba' Alawi. Yang ada semua ahli nasab mengitsbat nasab Bani Alawi ini. Alhasil, kni ada 3 versi nasab Walisongo, yaitu Imam Hasan via Syekh Abdul-Qodir Al-Jailani, Imam Husain via Imam Musa Al-Kazhim dan Imam Husain via Ba'Alawi. Tapi karena syuhrah (ketenaran) dan istifadhah (kesanteran), kedzuriyyahan mereka dari jalur nasab manapun diterima.

Keenam

Soal tantangan tes DNA demi membuktikan ketersambungan nasab, maka faktanya Haplogroup G-M201 bukanlah haplogroup DNA untuk Yahudi (Bisa ditemukan di Internet soal Y DNA dengan haplogroup G-M201 ini), karena tes DNA melalui data dari buku Family Tree DNA sendiri adalah hoax Dengan kata lain, klaim bahwa Haplogroup DNA untuk Yahudi adalah G-M201 hanyalah hoax yang sengaja disebarkan demi menuduh para tokoh utama Ba'Alawi sebagai pemalsu nasab.

Faktanya, haplogroup J1 dan J2 juga ditemukan di berbagai kelompok-kelompok lain yang tidak ada hubungannya dengan Timur tengah atau Nabi Muhammad SAW, , termasuk juga di kelompok Yahudi dengan pertemuan common ancestor yang sangat jauh sekali dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Ini menunjukkan tidak validnya data yang digunakan untuk tes DNA tersebut.

Konon dalam Family Tree DNA kode Haplogroup untuk Nabi Muhammad SAW adalah J1-P58-L147.1-L858-L859. Namun faktanya Family Tree DNA sama sekali tidak pernah memastikan bahwa itu adalah Haplogroup Nabi Muhammad SAW. Klaim itu hanyalah propaganda bisnis menggunakan beberapa individu di Timur Tengah yang mengaku dan dianggap Bani Hasyim. Kerajaan Jordan sendiri tidak pernah mengakui atau memberikan statement bahwa sample-sample tersebut adalah anggota keluarga kerajaan Jordan. Itu semuanya hanyalah hoax yang tersebar di medsos.

Ketujuh

Opini yang diklaim sebagai hasil penelitian ilmiah bukanlah sesuatu yang perlu dihebohkan, tapi daur ulang narasi yang pernah dihembuskan di beberapa negara Arab. Beberapa tahun silam Murad Syukri dan Al-Syibami melontarkan narasi pengguguran nasab komunitas Ba'Alawi, namun lenyap setelah dibantah dengan dokumen-dokumen yang telah divalidasi oleh Naqabah Al-Asyraf di Mekkah dan lainnya.

Kedelapan

Soal panggilan habib, "peneliti" dan para pendukungnya tak dilarang untuk menyebut Habib Husain Luar Batang dan Habib Lutfi bin Yahya dengan Mbah Husain Luar Batang dan Pak Lutfi bin Yahya. Kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaannya, dan kehinaannya tidak ditentukan oleh vonis terputus atau tersambung nasabnya. Habib bagi yang nyata bermanfaat untuk masyarakat adalah gelar kehormatan, dan bagi yang bikin onar dan congkak hanyalah panggilan, bahkan layak diadili bila melakukan tindakan melanggar hukum negara.

Kesembilan

Kemarahan sang "peneliti" terhadap tingkah laku beberapa habib sangat bisa dipahami. Banyak alawiyin yang jengah, bahkan mengungkapkan kecaman dalam tulisan dan konten video. Tapi mestinya itu tak patut dijadikan motivasi dan latar belakang pernyataan serta penyimpulan yang mencederai keadilan dan objektivitas.

Terlepas dari poin-poin di atas, setiap orang boleh mengklaim sebagai anak keturunan Nabi SAW bila sesuai dengan kaidah ilmu nasab yang disepakati. Setiap orang juga berhak menafikan itu tanpa menuduhnya sebagai pemalsu dan ujaran fitnah lainnya. Setiap manusia wajib dihormati. Penghormatan yang rasional adalah perlakuan secara proporsional sesuai standar etika dan logika.Tak perlu memuja, tak perlu mencerca.

Damailah Indonesia kita

IDUL ADHA WAJIB SAMA WAKTU

video Ustadz Felix Siauw tentang Idul Adha

*Penentuan Idul Adha Wajib Berdasarkan Rukyatul Hilal Penduduk Makkah*

Para ulama mujtahidin telah berbeda pendapat dalam hal mengamalkan satu ru’yat yang sama untuk Idul Fitri. Madzhab Syafi’i menganut ru’yat lokal, yaitu mereka mengamalkan ru’yat masing-masing negeri. 

Sementara madzhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali menganut ru’yat global, yakni mengamalkan ru’yat yang sama untuk seluruh kaum muslim. Artinya, jika ru’yat telah terjadi di suatu bagian bumi, maka ru’yat itu berlaku untuk seluruh kaum muslim sedunia, meskipun mereka sendiri tidak dapat meru’yat. 

Namun, khilafiyah semacam itu tidak ada dalam penentuan Idul Adha. Sesungguhnya ulama seluruh madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali) telah sepakat mengamalkan ru’yat yang sama untuk Idul Adha. Ru’yat yang dimaksud, adalah ru’yatul hilal (pengamatan bulan sabit) untuk menetapkan awal bulan Dzulhijjah, yang dilakukan oleh penduduk Makkah. Ru’yat ini berlaku untuk seluruh dunia.

Karena itu, kaum muslim dalam sejarahnya senantiasa beridul Adha pada hari yang sama. Fakta ini diriwayatkan secara mutawatir (oleh orang banyak pihak yang mustahil sepakat bohong) bahkan sejak masa kenabian, dilanjutkan pada masa Khulafa’ ar-Rasyidin, Umawiyin, Abbasiyin, Utsmaniyin, hingga masa kita sekarang.

Namun meskipun penetapan Idul Adha ini sudah ma’luumun minad diini bidl dlaruurah (telah diketahui secara pasti sebagai bagian integral ajaran Islam), anehnya pemerintah Indonesia dengan mengikuti fatwa sebagian ulama telah berani membolehkan perbedaan Idul Adha di Indonesia. 

Jadilah Indonesia sebagai salah satu negara di muka bumi yang tidak mengikuti Hijaz dalam beridul Adha. Sebab, Idul Adha di Indonesia sering kali jatuh pada hari pertama dari hari tasyriq (tanggal 11 Dzulhijjah), dan bukannya pada yaumun nahr atau hari penyembelihan kurban (tanggal 10 Dzulhijjah).

Kewajiban kaum muslim untuk beridul Adha (dan beridul Fitri) pada hari yang sama, telah ditunjukkan oleh banyak nash-nash syara’. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Hujjah pertama: 

الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ

“Idul Fitri adalah hari saat umat manusia berbuka, dan Idul Adha adalah hari ketika umat manusia menyembelih korbannya.” (HR Tirmidzi dari ‘Aisyah raḍiyallāhu ‘anhā) 

Selain itu Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadits Nabi ﷺ dengan lafadz berbeda:

الصَّومُ يومَ تصُومُونَ، والفِطرُ يومَ تُفطِرُون، والأَضحَى يومَ تُضَحُّونَ

“Berpuasa (Ramadlan) adalah saat kalian berpuasa, Idul fitri adalah saat kalian berbuka, dan Idul Adha adalah masa kalian menyembelih (hewan korban).” (HR Tirmidzi dari Abu Hurairah raḍiyallāhu ‘anhu)

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa perayaan Idul Adha dilakukan pada saat (jamaah haji) melakukan penyembelihan hewan korban (berkorban), yaitu tanggal 10 Dzulhijah, bukan hari yang lain. Dalam hal ini Ummul Mukminin ‘Aisyah raḍiyallāhu ‘anhā mengatakan:

إنما يوم عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم النحر يوم ينحر الإمام

“Bahwa hari Arafah (yaitu tanggal 9 Dzulhijjah) itu adalah hari yang telah ditetapkan oleh Imam (Khalifah), dan hari berkorban itu adalah masa Imam (Khalifah) menyembelih kurban.” (HR Thabrani dalam kitab al-Ausath, dengan sanad hasan)

Ini lebih menegaskan lagi bahwasanya penetapan hari (wukuf) di Arafah, dan ‘Idul Adha (yaumul hadyi) diputuskan oleh Imam (Khalifah) kaum muslimin, yang berlaku serentak untuk seluruh kaum muslimin di negeri manapun, baik mereka tinggal di negeri Hijaz, Mesir, Suriah, Turki, Irak, Pakistan, Indonesia, Uzbekistan, ataupun di Malaysia.

Hujjah ke-2: 

Hadits yang berasal dari Husain bin Harits al-Jadali, yang menyampaikan:

أن أمير مكة خطب ثم عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما

“Bahwasanya Amir Makkah (Wali Makkah) berkhutbah dan menyatakan: ‘Rasulullah ﷺ memerintahkan kita agar memulai manasik (haji) berdasarkan ruyat. Apabila kita tidak melihat (ruyat)nya, sementara dua orang yang adil menyaksikan (munculnya hilal) maka kita harus memulai manasik dengan kesaksian dua orang tersebut.” (HR Abu Daud)

Hadits ini menunjukkan bahwa pada masa itu Amir Makkah-lah yang menetapkan pelaksanaan manasik haji, mulai dari wukuf di Arafah, thawaf ifadhah, bermalam di Muzdalifah, melempar jumrah, dan seterusnya. 

Dengan kata lain, penguasa yang menguasai kota Makkah saat ini berhak menentukan wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah), pelaksanaan penyembelihan hewan korban (10 Dzulhijjah), dan rangkaian manasik haji lainnya. 

Hal itu berarti negeri-negeri Islam lainnya harus mengikuti penetapan hari wukuf di Arafah, yaumun nahar (hari penyembelihan haiwan korban pada tanggal 10 Dzulhijjah) berdasarkan keputusan Amir Makkah, atau penguasa yang saat ini mengelola kota Makkah.

Oleh karena itu, kaum muslimin di seluruh dunia wajib merayakan Idul Adha secara serentak pada hari yang sama, yaitu pada saat ketika jamaah haji tengah melakukan penyembelihan kurban —pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah— dan bukan pada awal hari tasyriq.

Hujjah ke-3: 

Hadits Rasulullah ﷺ melalui Abu Hurairah raḍiyallāhu ‘anhu:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada hari Arafah (bagi jamaah haji yang ada) di padang Arafah.” (HR Abu Daud, Nasa`i, dan Ibnu Khuzaimah)

Disunnahkan bagi orang-orang yang tidak menjalankan ibadah haji untuk berpuasa pada hari (wukuf) Arafah, atau pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari itu jamaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Ini menunjukkan pula bahwa hari Arafah itu satu, tidak berbilang dan tidak boleh berbilang. 

Jadi bagaimana mungkin kaum muslimin di Indonesia berpuasa Arafah pada hari penyembelihan hewan korban, yaitu pada jamaah haji tengah menjalankan Idul Adha? 

Dan bagaimana mungkin mereka merayakan Idul Adha pada hari sewaktu jamaah haji sudah memasuki awal hari tasyriq (tanggal 11 Dzulhijjah)?

Hujjah ke-4: 

Hadits Rasulullah ﷺ melalui Abu Hurairah raḍiyallāhu ‘anhu:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang berpuasa pada dua hari, yaitu hari Idul Fitri, dan hari Idul Adha.” (HR Bukhari dan Muslim)

Selain itu kita diharamkan berpuasa pada hari tasyriq, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ

“Hari-hari di Mina (hari-hari tasyriq) adalah hari-hari untuk makan dan minum serta mengingat Allah Taʿālā.” (HR Muslim)

Maka, tidak diperbolehkan kaum muslimin menjalankan puasa sunat pada hari tatkala jamaah haji tengah merayakan Idul Adha (10 Dzulhijjah). []

KH Muhammad Shiddiq al-Jawi

mustanir.net/penentuan-idul-adha

CCTV KOTA BUKITTINGGI

*Lengkap CCTV Kota Bukittinggi*

bagi Bapak/Ibu/Saudara yang akan mudik atau jalan2 ke Bukittinggi untuk hindari macet 😊

http://cctv.bukittinggikota.go.id/

dan bagi yang akan pasang CCTV khusus Area Sumbar Riau 😊

*Promo CCTV SYAWAL 1444*

4 Cam *2Mp* Dahua mulai *3juta*

8 Cam *2Mp* HIKVISION hanya *8juta*

juga ada list lain by Request

Harga tidak termasuk :

1. Kabel dan Hal Instalasi Listrik

2. Kelebihan Kabel Porsi

3. Bobok Dinding jika Perlu

4. Hal Internet

5. Monitor / TV / Bracket dsbnya

6. Hal lain diluar Item CCTV bawaan

BAGAIMANA JOKOWI MENDUKUNG GANJAR, MENCADANGKAN PRABOWO, DAN MENOLAK ANIES

BAGAIMANA JOKOWI MENDUKUNG GANJAR, MENCADANGKAN PRABOWO, DAN MENOLAK ANIES

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara

Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Registered Lawyer di Indonesia dan Australia

Ini adalah kisah tentang kerja politik Presiden Jokowi untuk ikut memenangkan pemilihan presiden 2024. Pastinya bukan sebagai pasangan calon peserta pilpres, tetapi memastikan paslon yang beliau dukung tampil sebagai juara dalam kompetisi Pilpres 2024.

Maaf jika tulisannya akan panjang, karena banyak hal yang perlu saya sampaikan, agar lumayan lengkap dan utuh, meskipun tidak bisa seluruhnya diceritakan. Beberapa nama dan peristiwa terpaksa tidak diungkap jelas, agar lebih aman dan tidak justru menimbulkan persoalan. Supaya tidak gagal paham, mohon membaca tulisan ini sampai tuntas.

Tulisan ini saya buat sebagai ikhtiar, untuk menjaga agar Pilpres 2024 tetap berjalan Jujur dan Adil. Saya sadar betul apa yang saya tulis ini akan membuat tidak nyaman beberapa kalangan, khususnya Presiden Jokowi dan para pendukungnya. Namun, karena didasari niat tulus untuk menjaga kehormatan demokrasi kita, biarlah saya menyediakan diri untuk menjadi pengingat, tentu dengan resiko disalahartikan, serta tidak disukai beberapa kalangan tersebut.

Sebab, keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 demikian adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi kita. Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2014, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan Beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa.

Setiap orang — tidak terkecuali seorang presiden sekalipun — tentu berhak punya pilihan dan preferensi calon presiden. Tetapi ketika sang presiden yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka sang presiden jelas-jelas telah melanggar konstitusi.

Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair. Sebab, dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya, arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden.

Agaknya, tidak ingin lagi mengalami kekalahan sebagaimana kisah Pemilihan Gubernur Jakarta 2017, ketika jagoan yang Beliau dukung Ahok alias BTP kalah dari Anies Baswedan; Maka untuk Pilpres 2024, Presiden Jokowi betul-betul mengambil peran sebagai the real king maker, sayangnya dalam bentuk yang salah.

Sampai tulisan ini dibuat, tanpa menafikan adanya kemungkinan dinamika dan perubahan, Presiden Jokowi terbaca mendukung paslon Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, lalu juga mencadangkan sokongan kepada Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, yang kemungkinan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sepanjang partainya tidak berhasil “dicopet” Moeldoko, tentu dengan persetujuan Presiden Jokowi.

Di panggung depan, alias di hadapan publik, keterlibatan Jokowi ini Beliau bantah. Namun dalam realitas panggung belakang, ketika melakukan lobi di ruang-ruang tertutup, langkah dan kerja politik itu nyata dan serius Beliau kerjakan.

Target Presiden Jokowi, siapapun presiden penggantinya adalah orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Kepada seorang petinggi negara salah seorang lingkar utama Istana mengatakan paling tidak ada dua hal yang diinginkan Jokowi pasca Beliau lengser.

Satu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) berlanjut, serta dua, tidak ada masalah ataupun kasus hukum yang menjerat Jokowi ataupun keluarganya.

Dalam pandangan Eros Djarot di talkshow Satu Meja Kompas TV, Jokowi mendukung beberapa capres tertentu dan tidak ikut memilih Anies, karena ingin memastikan bahwa Beliau akan mendarat secara aman dan nyaman.

Karena itu, target utama Jokowi adalah sebisa mungkin hanya ada dua pasangan calon dalam Pilpres 2024. Keduanya adalah all the president’s Men. Calon yang diidentifikasi berseberangan dan mungkin tidak melanjutkan legacy kepresidenannya, sebisa mungkin dieliminasi, sedari awal.

Ibarat rumus makanan 4 sehat 5 sempurna, maka ada 9 strategi 10 sempurna langkah pemenangan yang terbaca dijalankan Presiden Jokowi.

Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden. Alasan pandemi COVID 19 dijadikan pintu masuk. Seiring berjalannya waktu, opsi ini makin tidak relevan dan kehilangan logika pembenarnya.

Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode. Opsi ini cepat tenggelam karena tidak mendapat dukungan dari parpol yang sudah bersiap maju dalam pilpres 2024. Apalagi Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, sesuai konstitusi, presiden hanya menjabat maksimal dua periode.

Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.

Strategi mengkerdilkan KPK tersebut berjalan beriringan dengan strategi keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.

Strategi ketiga dan keempat inilah yang dalam banyak kesempatan saya sebut: memperalat hukum sebagai instrumen dalam strategi pemenangan Pilpres 2024.

Kebetulan beberapa petinggi parpol mempunyai borok dugaan kasus korupsi. Ada yang terjerat pengadaan minyak goreng, izin lahan hutan, kardus duren, dan lain-lain. Ada juga tokoh yang telah disiapkan dugaan korupsi pembelian Bank Banten. Bank itu infonya hanya dibeli dengan harga di bawah 500 miliar, padahal harga seharusnya lebih dari 900 miliar.

Strategi kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya. Sudah menjadi fakta, seorang pimpinan parpol digeser, salah satu alasannya karena diketahui beberapa kali bertemu dengan bakal calon presiden yang tidak disenangi Jokowi.

Ketika saya menawarkan mitigasi hukum kepada suatu parpol dalam rangka pemilu 2024, sang pimpinan Parpol mengatakan, kita bisa bekerja sama, syaratnya hanya satu, “Anda tidak boleh mendukung Anies sebagai capres”.

Ketika saya tanya mengapa demikian, sang Ketum menjawab, “Saya harus memikirkan dan menyelamatkan partai” sambil tersenyum penuh arti.

Saat diingatkan konstituennya mayoritas adalah pendukung Anies Baswedan, dan jika tidak memilih Anies maka ada resiko parpol tersebut kehilangan pemilihnya sehingga tidak lagi mempunyai kursi di DPR, kader utama partai itu menjawab:

“Jika kami tidak memilih Anies, kami mungkin akan hilang setelah pemilu 2024, tapi kalau ikut memilih Anies, kami akan hilang sejak sekarang” katanya sambil tersenyum kecut.

Strategi keenam, menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024. Sebagai bagian dari memanfaatkan hukum dalam pemenangan pilpres, maka Jokowi paham benar peran strategis MK sebagai pengadil dan pemutus akhir pemenang Pilpres 2024. Maka komposisi hakim konstitusi pun sudah disiapkan untuk bisa mengamankan dan memuluskan jalan pemenangan.

Ditariknya Hakim Aswanto, dengan cara yang melanggar prinsip independence of the judiciary, karena berani-beraninya mbalelo dan menyeberang ke kelompok hakim yang membatalkan bersyarat UU Ciptaker, adalah salah satu indikator pengkondisian hakim MK yang pro-strategi Presiden Jokowi.

Setali tiga uang, hukuman ringan kepada Hakim Guntur padahal jelas-jelas melakukan skandal pengubahan putusan MK. Tidak aneh, hukuman minimalis demikian akan berbalik jasa dalam bentuk putusan yang menguntungkan kubu status quo. Terakhir, terpilihnya kembali Anwar Usman, sang adik ipar Presiden Jokowi, sebagai Ketua MK, menguatkan indikasi bahwa MK sudah siap menyambut strategi pemenangan pilpres ala Jokowi.

Sebagaimana KPK yang sudah dikuasai dan disalahgunakan dalam penanganan beberapa kasus korupsi, MK pun sudah pula dikondisikan, dan karenanya menambah panjang ancaman pelaksanaan Pilpres 2024 yang seharusnya Jujur dan Adil.

Strategi Jokowi yang ketujuh adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Mengapa demikian?

Sedari awal preferensi Jokowi sebenarnya kepada Ganjar Pranowo. Ketika menghubungi para Ketum Partai salah satu poros koalisi bentukannya, Jokowi menginstruksikan tiga hal. Satu, segera bentuk koalisi tiga parpol. Dua, deklarasikan pencapresan Ganjar. Tiga, jangan sampai ada Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Ketika ketiga Ketum Parpol menghubungi Ganjar, kala itu, sang Gubernur Jawa Tengah mengatakan tidak akan maju kalau tidak didukung PDI Perjuangan dan mendapat restu Ketum Megawati Soekarnoputri. Ketika dilaporkan kepada Presiden Jokowi, Beliau menjawab, “Baiklah, biar nanti saya yang akan berbicara dengan Ibu Mega”.

Sejarah kemudian mencatat, Megawati Soekarnoputri akhirnya memilih Ganjar ketimbang Puan Maharani, pilihan awal Beliau. Jokowi berhasil melaksanakan misinya.

Penantian Ganjar bukanlah sebentar. Seorang pejabat negara bertanya ke Ganjar,

“Jadi bagaimana ini Pak Ganjar soal Pilpres 2024”

“Begini Pak. Saya dengan Ibu Megawati itu punya nomor khusus untuk kami berkomunikasi. Nah, sudah setahun ini nomor telepon itu tidak berbunyi. Saya juga masih menunggu kabar dari Beliau. Hanya melalui orang di sekitar saya, Ibu Mega menitip pesan: Tolong Jaga Mas Ganjar ya”.

Penantian panjang Ganjar Pranowo—senior saya di Fakultas Hukum UGM tersebut, akhirnya terjawab pada hari Kartini 21 April lalu. Lalu, besoknya di hari lebaran, Presiden Jokowi di rumah Solo hanya menerima Prabowo Subianto.

Dalam harapan Jokowi yang ideal menjadi presiden adalah Ganjar Pranowo. Tetapi kalau langkah Anies Baswedan tidak terbendung untuk menjadi capres, maka harus ada capres ketiga, dan pilihan Jokowi jatuh kepada Prabowo Subianto.

Presiden Jokowi membaca survei politik. Salah satunya dari CSIS. Pada rilisnya di 26 September 2022, survei CSIS menyimpulkan meskipun Ganjar dominan, tetapi akan kalah jika dihadapkan head to head dengan Anies Baswedan. Anies bahkan juga dinyatakan menang jika melawan Prabowo Subianto.

Maka untuk memecah suara pendukung Anies yang kebanyakan dari kalangan Islam (hijau), maka dimunculkan Prabowo Subianto yang mengidentifikasikan diri sebagai capres dari kelompok hijau pada Pilpres 2019. Singkatnya, pemilih Prabowo dan Anies beririsan. Dengan memajukan Prabowo, kemungkinan Ganjar untuk menang semakin besar, ketimbang resiko hanya menghadapkannya langsung dengan Anies. Survei CSIS tadi, mengkonfirmasi itu.

Bukan hanya memecah suara Anies dengan mendukung pencapresan Prabowo. Jokowi juga menyiapkan Sandiaga Uno sebagai Cawapres Ganjar, lagi-lagi untuk memecah suara kelompok Islam pendukung Anies.

Maka, jika di Pilgub Jakarta 2017, koalisi Prabowo mendukung Anies-Sandi melawan Ahok yang didukung Jokowi. Lalu di Pilpres 2019, Prabowo-Sandi adalah pilihan bagi aliran politik hijau-islam, melawan Jokowi-Ma’ruf Amin dari kelompok merah-nasionalis. Maka, untuk Pilpres 2024, Jokowi sengaja memasang strategi memecah suara hijau tersebut, dengan target memenangkan politik aliran merah.

Di Pilpres 2024, strategi Jokowi, jikalau Anies tidak berhasil dijegal sebagai capres, maka dia akan berbagi suara kelompok Islam dengan capres Prabowo, maupun Sandiaga yang akan menjadi cawapres Ganjar. Dengan harapan suara merah akan bulat ke Ganjar, dan karenanya lebih mungkin masuk putaran final, dan menang.

Mengapa saya yakin Sandiaga Uno akan menjadi cawapres Ganjar? Tentu saja politik selalu dinamis. Tetapi informasi dan tanda-tanda ke arah pasangan Ganjar-Sandi itu sudah mulai menguat. Di samping strategi Presiden Jokowi untuk memecah suara pemilih Islam tadi, Sandi juga sudah berpamitan dari Partai Gerindra, untuk bergabung dengan PPP. Katanya, karena ada penugasan di tempat lain.

Penugasan itu datang dari Jokowi, bagi Sandiaga—dan sebenarnya juga Erick Tohir—untuk mendekati partai-partai Islam. Sandi ditugaskan masuk ke PPP, lalu membawanya berkoalisi dengan PDI Perjuangan dan menjadi Cawapres Ganjar. Banyak survei menguatkan, pasangan calon Ganjar-Sandi akan sulit untuk ditandingi.

Memang ada juga informasi lain, bahwa Ibu Mega meminta Cawapres Jokowi adalah dari NU yang sepuh. Rupanya beliau nyaman dengan sosok KH Ma’ruf Amin, yang tidak mengganggu dan menjadi kompetitor partai banteng moncong putih. Kita lihat saja dalam waktu dekat, apakah Sandiaga yang mendampingi Ganjar, atau tokoh lain yang lebih NU, Mahfud MD, misalnya.

Persoalan dengan Prof Mahfud adalah, beliau mendapat dukungan luas dan populer di kalangan masyarakat bawah, tetapi ditakuti dan tidak menjadi pilihan di kalangan atas petinggi parpol. Itu pula yang menyebabkan Prof Mahfud gagal menjadi cawapres, meskipun sudah berbaju putih, di detik-detik akhir pengumuman pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019.

Strategi kedelapan Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E. Meskipun opsi ini semakin kehilangan momentum, namun belum juga menghilang dari opsi Jokowi.

Ketika mendadak dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, salah satu pemicu utamanya adalah ada informasi, bahwa Anies akan segera ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

Partai Nasdem sendiri bukan tanpa ancaman ketika nekat mendeklarasikan Anies. Dalam pertemuan terbatas elit partainya, Surya Paloh dikabarkan berkata, “Abang ini meskipun dibunuh ataupun dipenjarakan tetap akan mendukung Anies, tidak akan berubah”.

Hasil pertemuan Jokowi-Surya Paloh sendiri menghasilkan kesepakatan “status quo”. Artinya, Partai Nasdem akan tetap mendukung Anies, dan menterinya di kabinet tetap tidak direshuffle. Tetapi bukan berarti posisi Nasdem aman. Dugaan korupsi BTS menyebabkan kader utama Nasdem Menkominfo Johnny Plate diperiksa Kejaksaan Agung. Dapat dipastikan, pemeriksaan selevel menteri demikian tentunya atas sepengetahuan dan persetujuan Presiden Jokowi.

Soal info Anies menjadi tersangka sempat muncul dalam pembicaraan Presiden Jokowi dengan salah satu tokoh bangsa utama. Dalam obrolan tersebut sang tokoh terkejut, ketika disebutkan hanya akan ada dua paslon capres 2024.

“Bukankah banyak kandidat yang bermunculan, Bapak Presiden, misalnya ada juga Anies Baswedan”.

“Anies tidak bisa maju karena ada kasusnya di KPK”, jawab Jokowi.

Risau dengan berita pentersangkaan Anies tersebut, pembicaraan itu diceritakan sang tokoh ke Presiden Keenam SBY ketika berkunjung ke Cikeas. Maka muncullah statemen politik SBY di Jakarta Convention Centre pada Kamis 15 September 2021 yang intinya Beliau risau dengan adanya skenario dari kelompok tertentu yang mengatur Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan calon, dan karenanya menjadi tidak jujur dan tidak adil.

Strategi kesembilan adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Kita sama-sama paham bahwa Moeldoko telah dan terus berusaha mengambil alih Partai Demokrat. Terakhir diajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Jika dimenangkan, maka Demokrat akan dikuasai Jokowi, dan dapat dipastikan, Anies akan kehilangan dukungan partai mercy dan terancam tidak mendapat tiket pencapresan.

Saya ingin kita jujur dan tegas mengatakan yang mengambil alih Demokrat adalah Presiden Jokowi, bukan Moeldoko. Sudah jelas Moeldoko adalah KSP Presiden Jokowi, orang lingkar satu istana. Maka setiap langkahnya kalau dibiarkan, berarti mendapat persetujuan sang Presiden.

Ketika Moeldoko dibiarkan mengambil alih Partai Demokrat, tidak direshuffle, dan sekarang mengajukan PK ke MA, harus dikatakan ini adalah strategi Jokowi untuk mencaplok Demokrat, sekaligus menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

Seorang Advokat memberi info, bahwa PK Moeldoko tidak bisa dianggap ancaman yang enteng-enteng saja. Teman advokat ini menyampaikan dihubungi beberapa hakim agung yang terjerat kasus korupsi mafia perkara di MA. Mereka meminta sahabat advokat tersebut menjadi pengacaranya. Karena pernah di KPK, dan aktivis antikorupsi, sang sahabat menolaknya.

Tapi dari pertemuan itu, ada kisah sangat menarik yang kemudian muncul, dan minta saya menyampaikan kepada petinggi Demokrat. Bahwa para hakim agung yang bermasalah itu dijanjikan dibantu kasusnya, bahkan hakim agung lain yang mestinya juga diciduk kasus yang sama tidak akan disentuh, dengan kesepakatan tukar guling perkara. Yaitu, para hakim agung itu membantu memenangkan PK yang diajukan Moeldoko Cs atas Partai Demokrat AHY.

Pencaplokan partai oleh seorang Presiden adalah persoalan serius. Apalagi partai yang dicaplok adalah partai seorang mantan presiden. Bukan saja itu membahayakan demokrasi kepartaian di negara kita, tetapi menunjukkan bagaimana kasarnya politik yang dilakukan. Bayangkan, untuk membatalkan pencapresan Anies, seorang Presiden sampai nekat merestui, paling tidak membiarkan KSP-nya, mengganggu partai resmi yang dilahirkan bukan orang sembarangan, Presiden Keenam RI, Pak SBY.

Strategi penutup kesepuluh yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik, maka genap lengkaplah menjadi 10 sempurna. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Maka, Beliau protes ketika semua soal capres dikaitkan dengan dirinya.

Tetapi pernyataan itu jelas tidak jujur. Di pertemuan buka puasa yang diadakan PAN saja, setelah melakukan pertemuan tertutup, Presiden Jokowi dengan seluruh partai pendukung pemerintah—kecuali Partai Nasdem yang tidak diundang untuk hadir, di hadapan media menyampaikan ide tentang koalisi besar, antara KIB dengan Gerindra dan PKB. Jelaslah, pembentukan koalisi besar ada urun andil dari Presiden Jokowi.

Ketum PKB Muhaimin Iskandar juga menceritakan ketika bertemu dengan Presiden Jokowi diarahkan segera deklarasi pasangan calon dengan Prabowo.

“Segera saja Cak Imin deklarasi paslon dengan Pak Prabowo. Cak Imin sampaikan ke Beliau, nanti saya juga akan bicara dengan Pak Prabowo”.

“Baik Bapak Presiden”.

Tidak berapa lama setelahnya Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo. Lalu akhirnya Prabowo bertemu Muhaimin di rumah Kertanegara pada 10 April 2023.

“Pak Prabowo, Presiden Jokowi meminta kita segera deklarasi paslon Prabowo-Muhaimin”.

“Lho, Pak Muhaimin, saya baru bertemu dengan Presiden Jokowi, dan pesannya segera deklarasi Prabowo-Airlangga”.

Terkejut dan kecewa atas pesan yang berbeda tersebut, Muhaimin akhirnya meninggalkan kediaman Prabowo dan menyampaikan pernyataan media: Belum ada kesepakatan capres-cawapres.

Arah Jokowi mendukung Koalisi Besar dengan paslon Prabowo-Airlangga semakin terang ketika di hari lebaran pertama Prabowo bertemu Presiden Jokowi, lalu di hari kedua Prabowo menemui Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto.

Itulah sekelumit kisah bagaimana Jokowi mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno, dengan cadangan Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto, sambil tetap berusaha menggagalkan Anies Baswedan, yang kemungkinan berpasangan dengan AHY. Kalau, Partai Demokrat AHY berhasil “dicopet” Moeldoko dengan restu Jokowi, nasib pencapresan Anies akan diujung tanduk. Kecuali ada partai yang bergeser ke Koalisi Perubahan. Misalnya, PKB yang Muhaimin Iskandar terbaca kecewa, berpindah mendukung Anies. Pertanyaannya seberapa kuat tameng perlindungan Cak Imin ketika diserbu dengan berbagai dugaan korupsi yang akan ditembakkan deras ke tubuhnya dan PKB.

Akhirnya, Presiden Jokowi tentu boleh punya preferensi capres jagoannya. Tetapi menggunakan pengaruh dan kekuatan kepresidenannya untuk menjegal bakal capres yang lain, seharusnya tidak dilakukan. Demokrasi dan Pilpres 2024 akan dicatat sebagai pemilu yang penuh rekayasa politik yang kotor, dan itulah legacy Presiden Jokowi yang harus dihentikan, sebelum menjadi kenyataan.

Pekalongan-Jakarta-Melbourne, 24 April 2023

Denny Indrayana

2 x membeli MADU PALSU di Tokopedia

1. dari daerah Jambi

2. dari Cimahi Bandung

Madu dari Jambi dengan Trick diberi 2 atau 3 ekor Lebah di Sekitar atas dekat Tutup Botol ( wadah plastik mirip jirigen minyak 1 atau 2 liter )

Madu dari Cimahi Bandung dengan memakai Botol KACA ALSHIFA madu Asli tapi Segel Produk sudah Rusak

Isi Madu Palsu berupa Larutan Air Gula + Asam Jawa + Gula Merah yang pasti Aromanya bukan Aroma MADU

untuk Tester yang AKURAT adalah 1. Madu Asli jika dimasukkan ke dalam Gelas berisi Air Minum TIDAK AKAN LARUT 2. Jika ditaruh di Piring Melamin Putih lk 2 sendok makan lalu diberi Air putih sedikit lalu Piring digoyang2 maka akan membentuk HEXAGONAL persis Sarang Lebah Hal ini adalah Mukjizat dari Allah SWT untuk membuktikan MADU Asli atau Palsu tanpa bisa direkayasa Manusia

Semoga Kita semua dapat membeli Madu Asli 😊👍

hati2 membeli Madu di Tokopedia ongkos bisa murah mulai 3.000 hingga 15.000 tapi kalau dapat madu palsu Rugi ongkos kirim hilang + ongkos Return dan kalau di Shopee ongkos kirim saja yang agak mahal bisa lk 40.000 tapi jika ada masalah uang dan ongkir dikembalikan juga Free ongkir Return atau pengembalian

Layanan Konsumen di Negara Kita belum 100% karena Kejahatan penjualan produk Palsu masih banyak dan merajela