Hasil penelusuran Tribun dalam buku Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2011 ditemukan total dana untuk penyediaan pakaian olahraga mencapai Rp 3,9 miliar. Duit tersebut digelontorkan di sebanyak 34 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemprov Riau. Lebih parah lagi, anggaran untuk pengadaan pakaian olahraga tersebut membumbung tinggi mencapai Rp 1 juta per pasang.
Anggaran pengadaan pakaian olahraga terbesar berada di satker Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad mencapai Rp 607 juta. Sementara, di Dinas Pekerjaan Umum dana yang diplot sebesar Rp 392,5 juta. Untuk pakaian olahraga pegawai yang bekerja di Kantor Satpol PP dan Dinas Pendapatan Daerah masing-masing Rp 295,5 juta dan Rp 145,5 juta. Untuk kalangan anggota dewan yang berjumlah 55 orang, biaya pakaian olahraga mencapai Rp 86,65 juta.
Munculnya mata anggaran untuk pengadaan pakaian olahraga mendapat kritikan keras dari kalangan anggota dewan dan aktivis antikorupsi. Anggota Fraksi Demokrat, Jefry Noer mengaku terkejut dengan besarnya anggaran tersebut. Menurutnya, peruntukkan APBD untuk keperluan pribadi pegawai tidak etis dan menerabas keadilan masyarakat Riau yang masih banyak miskin. Menurutnya, logika penganggaran yang disusun tim anggaran pemprov Riau hanya pemborosan dan tidak tepat sasaran. Jefry meminta agar dana pakaian olharag itu dicoret dan dialihkan ke program untuk rakyat.
"Tidak etis itu. Masih banyak rakyat Riau yang miskin. Itu kan keperluan pribadi. Untuk apa pakaian olahraga, perut-perut pejabat toh tetap buncit-buncit," kata Jefry, Rabu (20/10) siang.
Anggota komisi B ini menyatakan, kebijakan pemprov memotong anggaran publik dengan alasan efisiensi ternyata bertolak belakang dengan rumusan yang disiapkan. Misalnya saja anggaran program Dinas Perindag Riau yang hanya Rp 2 miliar atau separuh dari biaya pengadaan pakaian olahraga. Atau juga bila dibandingkan dengan anggaran program Dinas Kehutanan yang hanya Rp 5 miliar, padahal persoalan hutan di Riau amat serius.
"Logika apa yang dibangun. Kok dihambur-hamburkan untuk kegiatan yang tidak pantas. Saya minta agar banggar juga mencoret anggaran itu. Termasuk kegiatan pelatihan dan perjalanan dinas yang tak jelas indikatornya," tegas Jefry.
Peneliti Oasis Institut, Juan Jonggi menyatakan, penyediaan dana miliaran rupiah untuk pakaian olahraga adalah kebijakan elit yang mengganggu rasa sosial masyarakat. Menurutnya, selain rentan terhadap mark up, proyek baju olahraga juga tidak terkait dengan produktivitas pegawai. Apalagi, saat ini gaji dan tunjangan pegawai sudah lebih dari cukup.
"Publik semakin dibuat marah dengan kebijakan tersebut. Anggaran itu harus dicoret," terang Juan.
Sumber : Tribun Pekanbaru
KOMENTAR DURIRIAU.COM :
BAJU TRAINING ATAU OLAHGARA APA YA,
YANG 1 (SATU) JUTA PERPASANG HARGANYA ????
HEBAT..........
Tidak ada komentar:
Posting Komentar